Tidak ada gambar sampul
Artikel ini mengkaji harmonisasi pajak dan zakat di Indonesia dengan meninjau aspek hukum, ekonomi, dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode telaah literatur terhadap artikel jurnal terindeks yang relevan dan dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak dan zakat memiliki landasan hukum, karakteristik, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya memiliki orientasi yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif hukum, harmonisasi pajak dan zakat lebih tepat dipahami melalui pendekatan relasional, dengan menempatkan zakat sebagai kewajiban keagamaan yang diakui oleh negara tanpa meleburkannya ke dalam sistem perpajakan. Dari sudut pandang ekonomi, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pada tingkat mikro, sedangkan pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal makro untuk pembiayaan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan yang menempatkan zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan beban ganda. Berdasarkan perspektif keadilan sosial, penerapan pajak dan zakat secara terpisah berpotensi menimbulkan ketidakadilan fiskal bagi Wajib Pajak Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi pajak dan zakat yang proporsional dan inklusif, berbasis prinsip maqashid syariah, didukung oleh sinergi kelembagaan serta reformasi kebijakan fiskal, berpotensi menciptakan sistem fiskal yang lebih adil, meningkatkan kepatuhan fiskal, dan memperkuat legitimasi moral sistem perpajakan di Indonesia.
